MINYAKITA, BRAND MINYAK GORENG MILIK PEMERINTAH YANG DIKORUPSI

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) tahun 2022, 28% dari total penduduk Indonesia menderita kolesterol. Salah satu penyebab dari kolesterol adalah mengonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak jenuh.

Adanya kasus yang baru terungkap, yaitu Minyakita yang berukuran 1 liter dikorupsi menjadi 750-800ml memang secara tidak langsung dapat mengurangi konsumsi makanan berminyak pada masyarakat. Tapi apakah ini cara yang benar? Dengan pengurangan atau pemotongan hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat terhadap minyak goreng yang dikelola oleh pemerintah?

Minyakita merupakan solusi yang diberikan oleh pemerintah atas adanya krisis minyak goreng pada tahun 2022. Krisis minyak goreng di negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia ini terdengar sangat aneh dan membingungkan tentunya bagi masyarakat. Namun, solusi ini tampaknya berhasil merampas hak rakyat.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, melakukan sidak ke Pasar Jaya Lenteng Agung dan menemukan pelanggaran serius pada minyak goreng kemasan Minyakita. Minyak yang seharusnya berisi 1 liter, ternyata hanya 750-800ml dan dijual di atas HET (Harga Eceran Tertinggi).

HET minyak goreng dari pemerintah (Minyakita) adalah Rp15.700/liter, sedangkan yang didapatkan adalah Minyakita yang dibuat dalam kemasan botol 800ml yang dijual dengan harga Rp18.000.

Bukan hanya ditemukannya tindak kecurangan berupa korupsi pada takaran minyak goreng ini, tapi terungkap juga bahwa ada tindakan pemalsuan dengan pengemasan ulang dan pengurangan takaran terhadap produksi minyak goreng dengan merek Minyakita.

Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengatakan modus-modus itu ditemukan saat Satgas Pangan Polri melakukan peninjauan ke tiga lokasi. “Apa yang kita dapati yang isinya tidak sesuai kemasannya satu liter, kemudian juga ada yang menggunakan label Minyakita namun sebenarnya palsu. Ini semua sedang kami proses.” Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).